---

Secara umum, prinsip-prinsip ini mencakup semangat kekeluargaan, gotong royong, dan tata kelola yang baik.

Berikut adalah enam prinsip dasar pengelolaan BUMDes yang sering ditekankan:

• 1. Kooperatif (Kerja Sama)

  • Semua pihak yang terlibat (pengurus, Pemerintah Desa, masyarakat, dan instansi terkait) harus mampu melakukan kerja sama yang sinergis demi pengembangan dan kelangsungan usaha BUMDes.

• 2. Partisipatif (Keterlibatan)

  • Pengelolaan BUMDes harus mendorong dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Masyarakat harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang memajukan usaha. Modal usaha BUMDes dibangun atas inisiatif dan menganut prinsip partisipasi masyarakat.

• 3. Emansipatif (Kesetaraan)

  • Semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama. Mekanisme operasional BUMDes diserahkan kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan.

• 4. Transparan (Keterbukaan)

  • Semua aktivitas, terutama yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum (seperti pelaporan keuangan, kebijakan, dan hasil usaha), harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

• 5. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

  • Pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat desa. Ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, dan efektif.

• 6. Sustainabel (Berkelanjutan)

  • Usaha BUMDes harus memiliki perencanaan yang matang dan dikelola secara profesional dan mandiri agar dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang serta terus memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan warga desa.

Selain enam prinsip di atas, penting juga untuk mengingat bahwa BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa.